MUAMALAT

Makalah
Diajukan untuk
Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah
Ilmu Fiqh Jurusan Pendidikan
Agama Islam
pada Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar
Oleh:
SITTI MARYAM
NIM : 20100115174
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN
ALAUDDIN MAKASSAR
2016
KATA
PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang
telah memberikan nikmat-Nya yang tak terhitung banyaknya sehingga penulis mampu
menyelesaikan tugas makalah refesi Fiqh untuk memenuhi syarat kelulusan.
Salam juga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ
yang menjadi pelopor perubahan bagi umat manusia dan membawa pengaruh besar
bagi perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu fiqh.
Terimakasi penulis ucapkan kepada Dosen Pembimbim Ilmu
Fiqh karena masih memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan
tugas makalah refesi sebagai salah satu syarat pemenuahan nilai final.
Semoga makala ini dapat bermanfaat bagi banyak orang
termaksud pada diri penulis sendiri,
Samata, 16 juni 2017
Penulis
DAFTAR
ISI
JUDUL............................................................................................................................ 1
KATA PENGANTAR.................................................................................................... 2
DAFTAR ISI................................................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................... 4
A.
Latar Belakang........................................................................................... 4
B.
Rumusan Masalah....................................................................................... 4
C. Tujuan Penulisan........................................................................................ 4
BAB II PEMBAHASAN............................................................................................. 5
A. Muamalat.................................................................................................... 5
B.
Al-Muamalat Al-Maddiayah...................................................................... 8
C. Muamalat
Kontemporer............................................................................. 16
BAB III PENUTUP....................................................................................................... 18
A.Kesimpulan.................................................................................................. 18
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................... 19
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mumalat adalah serangkaian
hukum-hukum syara yang mengatur hubungan
antara manusia dengan manusia di bidang ekonomi. Prinsip yang berlaku dalam
muamalat adalah semuanyaa boleh, kecualiyang dilarang. Dengan demikian, semua
jenis transaksi yang dilakukan manusia di dunia, sejak zaman sebelum islam
sampai zamman modern sekarang ini
hukumnya dibolehkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan
umum yang ada dalam syara’.
Transaksi-transaksi di zaman modern sekarang ini
seperti bakn, asuransi, kartu kredit dan lain-lain, yang pada zaman Nabi tidak
ada, hukumnya dibolehkan, asalkan unsur
riba yang terkandung di dalamnya dihilangkan. Di Indonesia, para Majelis
Ulama Indonesia dengan fatwa-fatwanya dalam masalah yang berhubungan dengan muamalat,sangat
penting untuk menjadikan transaksi-transaksi tersebut sebagai transaksi yang
sesuai dengan ketentuan syara’.
Makalah ini menyajikan pembahasan mengenai masalah
muamalat, di dalamnya dibahas tentang Muamalat, Al-
mu’malat Al- maddiyyah,dan Muamalat kontemporer Dengan demikian,
makalah ini tidak hanya penting sebagai refrensi akademik bagi kalangan
mahasiwa, dosen, guru, para praktisi hukum Islam. Namun juga sangat bermanfaat
bagi siapapun yang ingin mendalami penegatahuan tentang muamalat dan berbagai persoalan terkait dengan
muamalat.
B. Rumusan Masalah
1. Pembahasan Muamalat
2. Pembahasan Al-Muamalat Al-Maddiayah
3. Pembahasan Muamalat Kontemporer
C. Tujuan
Penulisan
1. Memahami Muamalat
2. Memahami Al-Muamalat Al-Maddiayah
4. Memahami Muamalat Kontemporer
BAB II
PEMBAHASAN
A. Muamalat
1.
Pengertian
Fiqh Muamalat
Fiqih Muamalat terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan muamalat. pengertian fiqh menurut bahasa berasal darai
kata faqiha, yafqahu, fiqhan yang berarti mengerti atau memahami.
Pengertian fiqih menurut
istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai
berikut:
علم الفقه هو العم بل لا حكام الشر عية العملية المكتسب من اد لتها
التفصيلية او هو مخمو عة الا حكا م الشر عية العملية المستفادة من اد لتها
التفصيلية
Fiqh adalah ilmu tentang
hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang
terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah
yang diambil dari dali-dalil yang gterperinci.
Dari pengertian menurut bahasa tersebut dapat dirumuskan pengertian
menurut istilah bahwa fiqh muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang
mngetur hubungan atau intraksi antara manusia dengan manusia yang lain didalam
bidang kegiatan ekonomi.
Dari pengertia tersebut dapat dipahami bahwa muamalat mempunyai dua
arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, muamalat mencakup semua
jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Dengan
demikian, perkawinan juga masuk dalam bidang muamalat, karena didalamnya diatur
hubngan antara manusia dengan manusia, yaitu suami dan istri. Dalam arti
khusus, muamalat hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, dalam
hubungannya dengan harta benda. Dengan demikian, perkawinan tidak termaksud
muamalat dam arti khusus, karena sasarannya bukan harta benda melainkan kenikmatan
hubungan antara laki-laki dan perempuan, disamping masalah keluarga. Oleh
karena itu. Perkawinan diatur dalam bidang hukum sendiri yaitu fiqh munakahat.
2.
Objek pembahasan fiqh muamalat
Dari defenisi yabg dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa objek
pembahasan fiqh muamalat adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain
yang berkaitan dengan benda atau mal. Haikat
dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia
dengan manusia yang lain. Contohnya seperti hak penjual untuk meneriam uang
pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang
yang dibelinya, hak orang yang menyewakan untuk menerima uang pembayaran sewa
tanah atau rumah yang disewakannya kepada orang lain, hak penyewa untuk menerima
manfaat atas tanah atau rumah yang disewanya. Adanya hak penjual untuk menerima
uang pembayaran tersebut diiringi dengan adanya kewajiban untuk menyerahkan
barang yang dijualnya kepada pembeli. Sebaliknya, adanya hak pemblei untuk
mernerima barang yang dibeilinya, juga diiringi kewajiaban untuk menyerahkan
uang atas harga barang yang dibelinya kepada penjual. Demikianpula adanya hak
orang yang menyewakan untuk menerima uang sewa atas tanah atau rumah yang
disewakannya diiringi dengan kewajuban untuk menyerahkan manfaat dari tanah
atau rumah tersebut kepada penyewa. Sebalinknya, adanya hak penyewa untuk
menerima manfaat atas tanah atau rumah yang disewannya diiringi dengan
kewajiban menyerahan uang sewa kepada orang yang menyewawkan.
Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian
rupa dalam fiqh muamalat, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak
ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikia, hubungan
anatra manusia yang stu dengan yang lainnya terjaling dengan baik dan harmonis,
karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.
3.
Prinsip-prinsip muamalat
a.
Muamalat adalah urusan duniawi
Muamalat
berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang
diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai
dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah
الاصل في اعبا د ات التو قيف والا تبا ع
Pada dasarnya dalam
ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikuti.
Dari
hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dumia termaksud didalanya
muamalat, Islam memberikan kebebsan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai
dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan
umum yang ada dalam syara’ salah satu contoh ketentuan syara’ adalah
dilarangnya riba. Dengan demikian, semua akad dan transaksi yang dibuat oleh
manusia hukumnya sah, asal tidak mengandung riba.
b.
Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan
dan kerelaan kedua belah pihak
Persetujuan
dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang
sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman
Allah dalam surah An-Nisa (4): 29
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
Hai orang-orang yang
beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.
Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam
setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima
antara kedua pihak yang melakukan transaksi.
c. Adat kebiasaan dijadikan dasar
hukum
Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum dengan
syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
umum yang ada dalam syara’. Hal ini sesuai dengan kaida:
العا دة محكمة
Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum.
Kaidah ini didasarkan pada hadis Nabi ﷺ :
ما راه المسلمون حسنا فهو عند
الله حسن
Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik, maka disisi Allah juga dianggap
baik.
d. Tidak boleh merugikan diri
sendiri dan orang lain
Setiap transaksi dan hubungan
perdata (muamalat) dalam islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri
sendiri dan orang lain. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibn
Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Abi Sa’id Al-Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:
لا ضرر ولا ضرار
Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.
Mohammad Daud Ali mengemukakan 18 prinsip yang menjadi asas-asas hukum Islam
dibidang perdata (muamalat). Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:
1) Asas kebolehan atau mubah
2) Asas kemaslahatan hidup
3) Asas kebebesan dan kesukarelaan
4) Asas menolak mudharat dan
mengambil manfaat
5) Asas kebajikan
6) Asas kekeluargaan
7) Asas adil dan berimbang
8) Asas mendahulukan kewajiban
dari hak
9) Asas larangan merugikan diri
sendiri atau orang lain
10) Asas kemampuan merbuat atau
bertindak
11) Asas kebebasan berusaha
12) Asas mendapatkan hak karena
usaha dan jasa
13) Asas melindungi hak
14) Asas perlindungan hak
15) Asas hak milik berfungsi sosial
16) Asas yang beriktikad baik harus
dilindungi
17) Asas resiko dibebankan oleh
harta, tidak pada pekerja
18) Asas mengatur dan memberi
petunjuk
19) Asas tertulis atau diucapkan
didepan saksi
B. Al-Muamalat Al-Maddiayah
1.
Jual beli
Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja , baik
antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.
Pengertian ini diambil dari firman Allah
swt. Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 16 :
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا
رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ
Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan
petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka
mendapat petunjuk.
Dalam
pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh
ulama mazhab. Salah saatunya mazhab Sayfi’iyah yang memberikan defenisi jual
beli sebagai berikut:
Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung
tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk
memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
2.
Khiyar
Menurut arti
istilah, khiyar didefenisikan oleh Muhammad bin Ismail
Al-Kahlani sebagai berikut.
الخيار وهو طلب خير الا مر ين من ام ضا ء البيع
او فسخه
Khiyar adalah meminta memilih
yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.
Sayid Sabiq memberikan defenisi khiyar sebagai
berikut:
الحيار هو طلب خير الا مرين من الا مضا ء او الا
لعاء
Khiyar adalah menuntut yang
terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau
membatalkannya.
Wahbah Zuahaili memberikan defenisi Khiyar sebagai berikut:
ومعنى
الخيا ر. ان يكون للمتعا قد الخيا ر بين امضاء العقد وعد م ا طضا ئه بفسخه ان كا ن
الا مر امر خيار شر ط او رو ية او عيب, او ان يختار احد المبيعين ان كا ن الا مر
امر خيار التعيين
Arti khiyar adalah suatu akad
di mana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak
melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila khiyar-nya itu khiyar syarat,
ru’yah, atau aib: atau memilih salah satu diantara dua barang apabila
khiyar-nya khiyar ta’yin
Dari defenisi yang telah dikemukakan diatas dapat diambil intisari
bahwa khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli
atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada
perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya khiyar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga
ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau
setujuh.
3.
Riba
Riba dalam arti bahasa berasal dari
kata: “raba” yang sinonimnya: nama wa zada, artinya tumbuh dan tambah.
Sepaerti Firman Allah:
وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ
وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ
Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah
Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan
berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (QS. Al-Hajj (22): 5)
Dalam istilah
syara’, pengertian riba adalah sebagai berikut.
Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan:
“adapun dalam istilah fuqaha, riba adalah bertambahnya
salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan
ini.”
Hanabilah sebagaimana dikuti dalam oleh Wahbah Zuhail
memberikan defenisi sebagai berikut:
“Riba menurut syara’ adalah tambahan perkara-perkara
tertentu.
Kamaluddin bin Al-Hamman dari Hanafiah membelikan
defenisi riba sebagai berikut:
“dalam pengertian istilah riba adalah kelebihan yang
sunyi (tidak disertai) dengan imbalan yang disyratkan dalam jual beli.”
Syafi’iyah memberikan defenisi riba sebagai berikut:
“menurut syara’ riba adala akad atas ‘iwadh (penukaran)
tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara’ pada waktu akad
atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah
satunya.”
Dari defenisi diatas
dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam
tukar menukar barang yang sejenis tanpa disertai dengan imbala, dan kelebihan
tersebut diisyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila kelebihan
tersebut tidak diisyratkan dalam perjanjian maka tidak termaksud riba.
4.
Utan piutan
(Al-Qardh)
Qard dalam arti bahasa berasal dari kata:
qaradha yang sinonimnya: qatha’a artinya memotong sebagian dari
hartanya untuk diberikan kepada orang
yang menerima utang (muqtaridh)
Dalam pengertian istilah, qardh didefenisikan oleh
Hanafiah sebagi berikut:
“Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk
kemudian dibayar atau dikembalikkan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh
adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain
untuk kemudian dikembalikkan persis seperti yang diterimanya.
Sayid Sabiq memberikan defenisi sebagai berikut:
“Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang
kepada penerima utang untuk kemudian dikembalikkan kepadanya seperti yang
diterinya, ketika ia telah mampu membayarnya
Hanabila sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan
defenisi qardh sebagai berikut:
“qardh adalah memberikan harta kepada orang yang
memanfaatkannya dan kemudian mengembalikkan penggantinya.”
Dari
defenisi diatas dapat diambil intisari bahwa
qardg adalah suatu akad antar dua pihak, diaman pihak pertama memberikan
uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan keuntungan bahwa
uang atau barang harus dikembalikkan persis seperti yang ia teriama dari pihak
pertama.
5.
Gadai (Ar-rahn)
Gadai atau dalam bahasa arab rahn menurut arti bahasa
berasal dari kata: rahana-rahnan yang sinonimnya:
a. Tsabata,
yang artinya tetap
b. Dama,
yang artinya kekeal atau langgeng
c. Habasa,
yang artinya menahan
Menurut istilah syara’ gadai atau rahn
didefenisikan oleh Sayid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah sebagai berikut:
“sesungguhnya rahn adalah menjadiakan benda yang memiliki
nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan untuk utang, dengan
ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya
dari benda (jaminan) tersebut.
Syafi’iyah sebagaimana dikutip oleh Wahab Zuhaili,
memberikan defenisi gadai sebagai berikut:
“gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan
untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi dari benda tersebut ketika
pelunasannya mengalami kesulitan.”
Hanabilah berpendapat:
“Gadai adalah harta yang dijadiakn sebagai jaminan untuk
utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam
pengambilannya dari orang yang berutang.”
Malikiyah memberikan defenisi sebagai berikut:
“rahn adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil
dari pemiliknya sebagai jaminan untuk orang yang tetap (mengikat) atau menjadi
tetap.”
Dari
defenisi-defenisi yang dikemukakan ulama mazhab dapat dikemukakan bahwa Gadai
(rahn) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan
ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang
tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.
Dasar Hukum Gadai (Rahn)
Gadai (Rahn) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Quran,
sunnah, dan ijma. Adapun dasar dari Al-Quran:
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
“Jika kamu dalam
perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh
seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2):283)
Adapun
dasar dari sunnah atau hadis antara lain:
Hadis Anas:
عن انس قال : رهن رسل الله صلى الله عليه وسلم د رعا عند يهودي با لمد ينلة و خذ منه شعيرا لاهله.
Dari
Anas ia berkata: Rasulullah saw menggadaikan baju perang kapada seorang yahudi
di Madinah, dan dari oranng yahudi itu beliau mengambil syair (jagung) untuk
keluarganya. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Nasa’i
dan Ibnu Majah).
6.
Sewa-menyewa
(Al-ijarah)
Dalam segi bahasa sewa-menyewa atau dalam bahasa Arab Ijarah
berasal dari kata: اجر yang
sinonimnya:
1)
اكري
yang artinya: menyewakan.
2)
اه اجرااعط
yang artinya: ia memberinya upah.
3)
بهاثا yang artinya: memberinya pahala .
Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama:
Hanafiah:
“Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa
harta.”
Malikiyah:
“Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas
manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan
berasal dari manfaat.”
Syafi’iyah:
“defenisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang
dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan
tertentu.”
Hanabilah:
“Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah
dengan lafal ijarah dan kara’ dan semacamnya.”
Dari
defenisi diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang
prinsip diantara para ulama dalam mengartikan ijarah. Dan defenisi tersebut
dapat diambil intisari bahwa ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan.
Dengan demikian objek ijarah adalah manfaat atas suatu barang.
7.
Perkonsian
(Syirkah)
Sryirkah menurut para ulama adalah sebagai berikut:
Hanafiah:
“Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian)
antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.
Malikiyah:
“Syirkah adalah persetujuan untuk mealkukan tasarruf bagi
keduanya beserta diri mereka; yakni setiap orang yang berserikat memberikan
persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta
keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.”
Syafi’iyah:
“syirkah menurut syra’ adalah suatu ungkapan tentang tetapnya
hak atas suatu barabg bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.”
Hanabilah:
“Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam
kepemilikan atas hak atau tasarruf.”
Dalam kamus Al-Mu’jam Al-Wasith:
“Syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih
untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama.”
Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas
dapat disimpulakan bahwa syirkah adalah suatu akad atau perjanjian antar dua
pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, dimana modal
dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang
berserikat.
8.
Mudharabah
Wahbab Zuhaili memberikan pengertian mudharabah sebagai berikut:
“Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik
kepada pengola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara
keduanya sesusai dengan persyaratan yang mereka buat.”
Sayid Sabiq:
“Yang dimaksud dengan mdharabah adalah suatu akad antar
dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain
untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka
berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.”
Dari
defenisi ini dapat dipahami bahwa mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian
antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberiakn modal usaha,
sedangkan pihak lain memnyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa
keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka
tetapkan bersama.
9.
Hiwalah
Hiwalah
dalam arti bahasa berasal dari kata tahwil yang sinonimnya: intiqal
artinya: memindahkan. Ibrahim Anis dan Kawan-kawan mengatakan bahwa hiwalah
berasal dari akar kata: hawwala yang sinonimnya: ghayyara artinya mengubah dan
memindahkan.
Sedangakan menurut para ulama adalah sebagai berikut:
Hanafiyah:
“hiwalah adalah memindahkan tuntutan atas utang dari tanggungan orang yang
berutan (mudim) kepada tanggungan mulatzim.”
Sayib Sabiq:
“Hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang memindahkan
kepada tanggungan orang yang dipindahi utang.”
Syati’iyah:
“Hiwalah adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil kepada tanggungan
muhal ‘alaih.”
Dapat disimpulkan bahwa
hiwalah adalah pemidahan hak berupa utang dari orang yang berutang kepada orang
lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut.
10.
Al-Ariyah
Para ulama memberikan defenisi ariyah sebagai
berikut:
Hanafiyah:
“Menurut syara’ ariyah adalah kepemilikan atas manfaat tanpa disertai
dengan imbalan.”
Malikiyah:
“sesungguhnya ariyah itu adalah kepemilikan atas manfaat yang bersifat
sementara tanpa disertai dengan imbalan.”
Syafi’iyah:
“Hakikat ariyah menurut syara’ adalah dibolehkannya mengambil manfaat dari
orang yang berhak memberikan secara sukarela dengan cara-cara pemanfaatan yang
dibolehkan sedangkan bendannya masih tetap utuh, untuk kemudian dikembalikkan
kepada orang yang memberikannya.”
Hanabilah:
“I’arah adalah kebolehan menfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari orang
yang memberi pinjaman atau lainnya.”
Dari uraian diatas dapat
dipahami bahwa pada dasarnya para ulama pendapatnya hampir sama, bahwa ariyah
ataui’arah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya
dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan
pada suatu saat harus dikembalikkan kepada pemiliknya.
Dasar
hukum Ariyah
Ariyah merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada
Allah) dan dianjurkan berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah. Dalil Al-Quran
sebagai berikut:
1)
Surah Al- Maidah (5) ayat 2:
وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Dan tolong-menolonglah
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.
2)
Surah Al-Maun (107) ayat 7:
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
Di samping Al-Quran, dasar hukum ariyah juga
terdapat dalam sunnah Rasulullah saw, antara lain:
Hadis Shafwan bin Umayyah:
Dari Shafwan bin Umayyah bahwa Nabi saw meminjam
darinya pada saat perang Hunain beberapa baju perang, maka berkata
Shafwan: “Apakah Anda merampas hai Muhammad? Nabi bersabda: “Bukan, melainkan
pinjaman yang ditanggungkan,”Berkata Shafwan: sebagian dari baju perang
tersebut hilang,”maka Nabi menyodorkan kepadany untuk menggantinya. Maka
Shafwan berkata: “ saya pada hari ini lebih senang kepada islam.”
(HR. Ahmad dan Dawud).
C. Muamalat Kontemporer
1. Bank
Menurut bahasa, kata
bank berasal dari bahasa Italia “banca” yang artinya “meja” atau “tempat
penukarang uang”. Menurut arti istilah, bank adalah “lembaga keuangan yang
usaha pokoknya memberikan kredit atau jasa di lalu lintas pembayaran dan
peredaran uang.” Menuruut Kasmir secara sederhana bank dapa diartikan sebagai
“lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah penghimpunan dana dari
masyarakat dan meyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberiakn
jasa bank lain.” Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah “usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyrakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak.”
Dari defenisi-defenisi
tersebut dapat dipahami bahwa bank adalah persahaan yang bergerak dalam bidang
keuangan dengan tiga bentuk kegiatan, yaitu:
a. Menghimpin dana dari masyrakat
b. Menyalurkan dana kepada
masyarakat
c. Memberiakan jasa-jasa lainnya
2. Asuransi
Asuransi berasal
dari kata Belanda “assrantie” yang dalam hukum Belanda disebut “verzekering”
yang artinya pertanggungan. Dari istilah “assrantie” kemudian timbul istilah
“assuradeur” bagi penanggung, dan “geassureerde” bagi tertanggung.
Menurt istilah, ada
beberapa defenisi yang dikemukakan oleh parah ahli.
Menurut Robert L. Mehr yang
dikutip oleh M, Syakir Sula:
“Asuransi adalah suatu alat
untuk mengurangi risiko dengan mengabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko,
agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat
diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara pripesional di
antara semua unit dalam gabungan tersebut.”
Di Indonesia, defenisi asuransi
telah ditetapkan dalam Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 yang berbunyi:
“Asuransi atau pertanggungan
adalah suatu perjanjian, dengan mana seoarang penanggung mengikatkandiri kepada
seoarang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu pristiwa yang tak
tentu.”
Dalam bahasa Arab, asuransi
disebut at-ta’min yang memiliki arti meberi perlindungan, rasa aman, dan bebas
dari rasa takut. Hal ini tercantum dalam Surah Quraisy (106) ayat 4:
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ
جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
“Yang telah memberi
makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari
ketakutan.”
Ibrahim Anis mendefenisikan Asuransi sebagai
berikut:
“At-ta’min (asuransi) adalah suatu akad yang
mewajibkan salah satu pihak, yaitu penaggung (muammim) untuk memenuhi segala
apa yang telah disepakati kepada piahak
lain, yaitu tertanggungb (musta’min) ketika syrat-syaratnya telah terpenuhi
atau telah jatuh tempo, sebagai imbalan atas penyerahan uang iauran tertentu.”
Dapat
dipahami bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih,
dimana pihak penanggung menerima premi asuransi dari tanggungan, dengan imbalan
kewajiaban menanggung kerugian atau kerusakan yang diderita oelh penanggung.
3. Pasar modal
Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, pasar modal memiliki beberapa pengertian:
a.
Seluruh
kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang
b.
Pusat
keuangan, bank, dan firma yang meminjamkan uang secara besar-besaran
c.
Pasar
bursa modal yang memperjualbelikan surat-surat bergarga yang berjangka waktu
lebih dari satu tahun
Dari ketiga pengertian tersebut
yang paling relevan adalah pengertian yang ketiga, karena dalam prakik
sehari-hari, dipasar modal itu yang ditawarkan adalah surat-surat berharga yang
jangka waktunya lebih dari satu tahun.
Jadi, pasar modal adalah tempat
dilakukannya kegiatan penawaran, penjualan dan pembelian surat-surat berharga
yang diterbitakan oleh perusahaan, yang jangka waktunya lebih dari satu tahun.
Dengan demikian, di psar modal, sebagaimana halnya pasar konvensional, bertemu
dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu penjual dan pembeli. Disatu sisi,
pihak pengusaha menawarkan dan menjual surat berharga, dan dana yang diperoleh
dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk menambah modal dan mengembangkan
usahanya. Di sisi lain, pemilik modal memiliki kesempatan untuk
menginvestasiakan dana yang dimilikinya, dengan cara membeli surat berharga
tersebut, dan dengan demikian ia akan memperoleh keuntungan.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
1.
fiqh muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum
syara’ yang mngetur hubungan atau intraksi antara manusia dengan manusia yang
lain didalam bidang kegiatan ekonomi.
2.
Jual
beli menurut syara’ adalah suatu akad yang
mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan
nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu
selamanya.
3.
lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah penghimpunan dana dari
masyarakat dan meyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberiakn
jasa bank lain
DAFTAR
PUSTAKA
Ahmad Wardi, FIQH MUAMALAT, (Ed. 1, cet. 3, Jakarta: Amzah, 2015.)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar